Kajari Depok tugaskan jaksa intelijen dukung kemajuan pembangunan Kota Depok  

Elshinta.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok Sri Kuncoro optimis, perekonomian Kota Depok tahun 2022 ini akan tumbuh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Alasannya, Kejari Depok mendukung Pemerintah Kota turut mengawasi penggunaan anggaran tepat-guna, efektif, efisien, akuntabel, dan tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan yang berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara.

"Sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan maka, kami sebagai institusi penegak hukum yang ada di daerah juga turut mengawasi terkait penggunaan anggaran supaya tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan maupun perekonomian negara dengan cara pencegahan dini supaya tidak terjadi korupsi," ujar Sri Kuncoro seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hendrik Raseukiy, Kamis (6/1).

Kuncoro sebut, upaya pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat bencana mundial pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sekira dua tahun, dan saat ini pun masih berlangsung.

"Jadi program pencegahan lebih diprioritaskan dimana, jika sudah diingatkan namun masih tetap membandel melakukan penyimpangan maka, akan dilakukan upaya penindakan secara proporsional dan profesional," tambah Kuncoro seraya menyebut jika di masa pandemi Covid-19 ini pun perilaku koruptif masih saja marak terjadi.

"Di tahun 2022 ini, selain melakukan pendampingan melalui Jaksa Pengacara Negara sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya maka pada tahun ini, ada terobosan terkait upaya pencegahan dengan melakukan inovasi melalui bidang intelijen dengan mengoptimalkan kegiatan penyuluhan-penerangan hukum--yang sebelumnya dengan metode hanya satu arah-- diganti dengan metode kelompok diskusi terarah atau dikenal sebagai Focus Group Discussion (FGD)," ungkap Sri Kuncoro.

Tambah Sri Kuncoro, untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta lebih mendekatkan Kejari Kota Depok dengan pihak yang membutuhkan pelayanan, maka juga, telah ditempatkan Kantor Jaksa Pengacara Negara dan Pos Pelayanan Hukum Terpadu di Gedung Dibaleka (dinas badan lembaga kantor) Kota Depok.

"Di sini, telah kami buatkan jadwal piket jaksa yang mampu memberikan pelayanan hukum kepada pemerintah daerah serta masyarakat umum sehingga seluruh kegiatan pemerintahan maupun perekonomian di Kota Depok pada tahun 2022 akan meningkat sesuai harapan kita demi mewujudkan Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera," tutur Kuncoro.

Pencegahan dan penyuluhan juga dilakukan berupa Focus Group Discussion (FGD). FDG dapat memberikan kemudahan dan peluang untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh aparatur perangkat daerah sehingga, secara sistematis dan terarah pada suatu isu atau masalah dalam penggunaan keuangan daerah. Hal tersebut dapat didiskusikan dan dicarikan alternatif solusinya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Melalui FGD, dimaksudkan dapat pula meningkatkan pemahaman hukum teman-teman ASN dalam mengelola keuangan daerah. FDG ini akan dilakukan secara tatap muka langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan maupun secara virtual dengan sarana teknologi zoom meeting," jelas Sri Kuncoro.